Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan angka kemiskinan di Kepri turun menjadi 4,14 persen pada tahun 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam rapat TKPK, Selasa (25/11/2025) kemarin.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/11/2025). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura selaku Ketua TKPK Provinsi Kepri. Dalam rapat tersebut menyepakati target ambisius penurunan angka kemiskinan menjadi 4,14 persen pada tahun 2026.
Rapat yang dihadiri Kepala BPS Kepri Ari Anggorowati, Kepala Bappeda Kepri Aries Fariandi, dan perwakilan dari tujuh Kabupaten/Kota ini berfokus pada strategi dan validitas data sebagai kunci utama keberhasilan.
Rapat TKPK 2025 dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui integrasi program, penyelarasan data dan penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa Kepri saat ini berada pada posisi keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia, yaitu 4,44 persen per Maret 2025. Capaian ini dinilai sebagai modal besar untuk bergerak lebih agresif.
“Angka 4,44 persen ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kepri. Ini menjadi modal besar kita untuk terus bekerja keras,” kata Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura.
Wagub Kepri mengatakan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan satu atau dua program. Karena itu, Pemprov Kepri telah menetapkan arah kebijakan yang lebih terukur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan target menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 4,14 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Nyanyang memaparkan dua strategi besar yang harus diperkuat di seluruh kabupaten/kota. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan ditopang oleh integrasi data. Kedua, peningkatan kapabilitas dan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, hingga penciptaan lapangan kerja.
Wagub Kepri menyatakan, pentingnya data yang akurat dan terbarukan. Ia menyampaikan bahwa seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” tegasnya.
Rapat TKPK ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersinergi penuh demi tercapainya target 4,14 persen pada tahun 2026 mendatang. (yen)
Editor: Sigik RS