Natuna, suaraserumpun.com – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat pendataan tenaga Non ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (5/8/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan, dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kasubag Kepegawaian dari masing-masing OPD. Masih ribuan pegawai Natuna non ASN yang belum lulus PPPK.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penyampaian perkiraan jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna, berdasarkan hasil seleksi dan data dari setiap OPD yang dihimpun oleh BKPDM. Berdasarkan laporan yang disampaikan, total estimasi jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna mencapai 2.308 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas R3 Seleksi PPPK Tahap I (Database BKN), tidak lulus sebanyak 1.443 orang. R3 Seleksi PPPK Tahap II (Database BKN), tidak lulus sebanyak 10 orang. R3-T (Database Ikut CPNS 2024), tidak lulus seleksi CPNS sebanyak 17 orang. Dan R4 Seleksi PPPK Tahap II (Non-Database BKN), tidak lulus sebanyak 831 orang, serta mengundurkan diri sebanyak 7 orang.
“Masih ribuan pegawai kita (Natuna) yang belum lulus seleksi PPPK,” sebut Bupati Natuna Cen Sui Lan.
Selain membahas pendataan PPPK, dalam kesempatan tersebut Bupati Cen Sui Lan juga memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran ASN terkait peningkatan kedisiplinan dan penegakan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor.
“Kedisiplinan ASN adalah cerminan dari kualitas pelayanan publik. Dan kebersihan kantor adalah tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, bukan semata-mata petugas kebersihan,” tegas Bupati Natuna Cen Sui Lan.
Bupati Natuna mengimbau agar seluruh pimpinan OPD memberikan perhatian lebih terhadap kehadiran, etika kerja, serta kerapian lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra positif birokrasi di mata masyarakat.
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna untuk terus menata sistem kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan efisien dalam menghadapi transisi regulasi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis. (yen)
Editor: Sigik RS