Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, dampak sosial dan ekonomi harus diantisipasi sejak dini, terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) estuari dam Teluk Bintan (Bintan) dan SPAM. Pemprov Kepri akan membentuk tim kecil untuk mendampingi pelaksanaan proyek tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad memimpin rapat pemaparan rencana pembangunan estuari dam Teluk Bintan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Presentasi proyek tersebut disampaikan oleh konsorsium PT Tamaris Hydro dan PT Moya Indonesia, di ruang rapat utama lantai IV, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (10/6/2025).
Proyek ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat yang sempat menjadi pembahasan pada ajang World Water Forum di Bali beberapa waktu lalu, dan kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan proyek vital ini.
“Karena pelaksanaannya di daerah, maka tentu tidak terlepas dari berbagai urusan seperti sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan pengadaan lahan. Untuk itu, kita undang konsorsium memaparkan agar kita bisa memulai pembahasan awal, dan Pemprov Kepri akan membentuk tim kecil guna mendampingi proses pelaksanaannya. Ini penting karena urusan air adalah urusan hajat hidup orang banyak,” tegas Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Dalam paparannya, Vice President PT Moya Indonesia Daud menjelaskan, bahwa proyek ini akan berlokasi di Teluk Bintan dengan jaringan transmisi yang mencakup Pulau Bintan dan Batam. Proyek ini dirancang untuk menutup kesenjangan suplai air baku yang diprediksi terjadi pada 2029 di kedua pulau tersebut.
“Lingkup proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur Estuary DAM dan reservoir yang diintegrasikan dengan jalan di atas bendungan, pembangunan unit air baku, dan unit produksi air bersih lengkap dengan jaringan distribusinya,” jelas Daud.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, pentingnya kajian mendalam terkait luasan wilayah daratan yang terdampak, serta keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang. Menurutnya, dampak sosial dan ekonomi harus diantisipasi sejak dini.
“Kalau ada skema yang melibatkan masyarakat untuk jangka panjang, itu lebih baik. Kita ingin kehidupan masyarakat juga meningkat dengan adanya proyek ini. Karena itu saya minta konsorsium bisa secara rutin berkomunikasi dengan kita untuk pembahasan yang intensif,” ujar Ansar Ahmad.
Proyek ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan seperti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menginstruksikan jajarannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek, mulai dari akomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, integrasi dalam RISPAM, hingga pelaksanaan kajian sosial, ekonomi dan lingkungan serta penetapan lokasi.
“Pemprov Kepri siap mendukung dari sisi regulasi dan fasilitasi. Namun yang paling penting, sosialisasi ke masyarakat. Dampak positifnya besar, terutama untuk ketahanan air dan ekonomi daerah kita ke depan,” tutup Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (yen)
Editor: Sigik RS