Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura membuka kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sekaligus mengukuhkan tujuh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk wilayah Kabupaten Bintan, Senin (5/5/2025). Pelatihan dan pengukuhan tujuh Pokmaswas kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston, Tanjungpinang. Berikut tugas Pokmaswas tersebut.
Kegiatan pelatihan dilaksanakan, Senin (5/5/2025) sampai Selasa (6/5/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antara Konservasi Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan di wilayah konservasi.
Tujuh Pokmaswas yang dikukuhkan tersebut berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bintan. Antara lain Pokmaswas Gurita Kawal di Kelurahan Kawal, Gunung Kijang. Pokmaswas Bintang Laut di Desa Mantang Baru, Mantang. Pokmaswas Perisai di Desa Mapur, Bintan Pesisir. Pokmaswas Srikandi di Desa Berakit, Teluk Sebong. Pokmaswas Pusat Berkumis di Desa Teluk Bakau, Gunung Kijang. Pokmaswas Camar Laut di Desa Malang Rapat, Gunung Kijang. Dan Pokmaswas Dugong di Desa Pengudang, Teluk Sebong.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan strategis ini, dan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut Kepulauan Riau yang 96 persen wilayahnya merupakan perairan.
“Peran atau tugas Pokmaswas sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kawasan konservasi. Laut kita adalah permata biru Indonesia, kekayaan yang harus kita jaga bersama,” ujar Nyanyang Haris Pratamura.
Wakil Gubernur Kepri juga menyoroti urgensi peningkatan pengawasan terhadap pencemaran laut yang sering terjadi. Terutama saat musim angin utara antara Oktober hingga Januari. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Termasuk koordinasi erat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta pihak kedutaan besar terkait.
“Hal ini kami nilai sangat krusial untuk mencegah dan menangani pencemaran lintas batas yang dapat mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya pesisir di wilayah perairan perbatasan Indonesia,” jelasnya.
Wakil Gubernur Kepri menegaskan, kendati anggaran pemerintah terbatas, kekuatan masyarakat yang terorganisasi dan terlatih akan mampu menghadapi berbagai tantangan pengelolaan laut.
“Semoga dengan pelatihan ini, sistem pengawasan kawasan konservasi di Kepulauan Riau akan semakin kokoh, berbasis partisipasi masyarakat, dan mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di masa depan,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Said Sudrajat. Fisheries and Aquaculture Program Manager Konservasi Indonesia, Burhanudin. Perwakilan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang. Camat Gunung Kijang, Rahak. Serta Camat Bintan Pesisir, Assun Ani. (yen)
Editor: Sigik RS