Natuna, suaraserumpun.com – Pemerintah pusat menyediakan dana sekitar Rp200 miliar (penyesuaian kebutuhan) untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Natuna. Bupati Natuna Cen Sui Lan menyatakan, Pemkab Natuna segera menyiapkan Amdal pembangunan Sekolah Rakyat Natuna, sekaligus administrasinya.
Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian PUPR Riduan Kristian Manik meninjau lokasi yang akan dijadikan kawasan pembangunan Sekolah Rakyat Natuna, di komplek Masjid Agung Baitul Izza, Ranai, Kabupaten Natuna, Rabu (23/4/2025).
Peninjauan lokasi tersebut untuk memastikan kecocokan dan pendataan, untuk penyesuaian lahan. Pemerintah daerah akan menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Sudah ditinjau tadi. Lokasi dan lahannya sudah cocok di komplek Masjid Agung Natuna. OPD terkait segera memproses kesiapan administrasi, termasuk menyiapkan Amdal yang dibutuhkan,” kata Cen Sui Lan Bupati Natuna, didampingi Sekda Natuna Boy Wijanarko dan beberapa OPD terkait serta koordinator staf khusus Bupati, Hadi Candra.
Selain meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat, Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama rombongan juga meninjau gedung serbaguna di Masjid Agung Natuna yang tidak terawat. Genangan air hujan sudah berlumut di lantai gedung serbaguna tersebut. Gedung serbaguna ini sudah rusak, atap bocor dan menyebabkan langit-langit gedung ambruk.
Cen Sui Lan akan mengusulkan perbaikan bangunan tersebut ke pemerintah pusat, agar bangunan tersebut dapat dimanfaatkan.
“Selain sekolah rakyat, kita juga usulkan ke pemerintah perbaikan gedung serbaguna komplek Masjid Agung Baitul Izza ini,” tambah Cen Sui Lan.
Kepala Satker Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian PUPR Riduan Kristian Manik menjelaskan, lahan disediakan pemerintah sudah memenuhi syarat yang ditentukan Kementerian Sosial, sekitar 11,4 hektare.
“Lahan sudah penuhi syarat. Hari ini kita survei lokasi. Targetnya tahun ini semuanya selesai. Tapi tergantung kesiapan pemerintah daerah menyiapkan Amdal,” katanya.
Menurutnya, terdapat 30 lebih kabupaten kota mengantre untuk dibangun sekolah rakyat. Jika kesiapan pemerintah daerah tidak selesai tahun ini, maka pembangunan sekolah rakyat bakal digeser ke daerah lain.
“Memang sekolah rakyat ini konsepnya boarding school, mulai tingkat taman kanak-kanak (TK) sampak sekolah menengah atas. Kenapa butuh lahan luas, jadi dapat menampung siswa dari pulau-pulau. Dan siswa akan di asramakan atau semacam pemondokan. Tentu dilengkapi dengan fasilitas supaya siswa tidak jenuh,” ujar Riduan.
Riduan menambahkan, kapasitas penampungan siswa sekolah rakyat akan menyesuaikan usulan pemerintah daerah, yakni penyesuaian jumlah siswa dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Dinas Sosial.
“Jika sekarang data siswanya mencapai 1.000 lebih siswa, maka pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian. Pemerintah menyiapkan estimasi anggaran sekitar Rp200 miliar,” sebut Riduan Kristian Manik. (yen)
Editor: Sigik RS