Tanjungpinang, suaraserumpun.com – Selama kurun waktu tiga tahun 5 bulan masa kepemimpinan H Ansar Ahmad dan Marlin Agustina (Ansar-Marlin), Pemprov Kepri berhasil menempatkan 71.182 tenaga kerja di seluruh wilayah Kepri. Penempatan tenaga kerja tersebut merupakan kolaborasi pemerintah dan perusahaan swasta guna meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Pemprov Kepri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, sebanyak 71.182 tenaga kerja ini ditempatkan di berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Kepri. pada tahun pertama periode kepemimpinan Ansar-Marlin (tahun 2021), Pemprov Kepri menempatkan 26.167 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota.
Tahun 2022, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berjumlah 16.362 dan kemudian meningkat menjadi 16.550 perkeja di tahun 2023. Hingga Mei 2024, Pemprov Kepri kembali menempatkan sebanyak 12.103 tenaga kerja, hingga total keseluruhan penempatan tenaga kerja hingga Mei 2024 ini berjumlah 71.182.
Total tenaga kerja yang ditempatkan ini terbagi 36.013 tenaga kerja pria dan 35.169 tenaga kerja perempuan. Penempatan tenaga kerja tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri. Di Kota Batam 41.916 tenaga kerja, di Tanjungpinang 676 tenaga kerja, di Kabupaten Bintan 24.603 tenaga kerja, di Kabupaten Karimun 1.485 tenaga kerja, Natuna 4 tenaga kerja, Lingga 2.478 tenaga kerja dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 20 tenaga kerja.
Selama kurang lebih 3,5 tahun kepemimpinan Ansar-Marlin, Pemprov Kepri juga dinilai berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Lebih dari 2.000, generasi milenial diberikan pembekalan keahlian hingga menjadi tenaga kerja profesional.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, Pemprov Kepri juga sukses membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun.
Pembangunan BLK dan BLKPP ini merupakan strategi Pemprov Kepri dalam memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk mendapatkan kesempatan peningkatan SDM.
Selain itu, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemprov Kepri juga telah meluncurkan program Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan memberikan pengalaman praktis bagi pencari kerja di Kepulauan Riau.
Kamis (3/10/2024), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau secara resmi meluncurkan (kick off) program pemagangan tenaga kerja dalam negeri di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara. Dihadiri Anggota DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, Asisten II Setdakab Bintan Panca Azdigoena, dan sejumlah undangan.
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mengatakan, program pemagangan tenaga kerja ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kepulauan Riau.
“Pelaksanaan pemagangan di PT BAI ini merupakan yang pertama kali dilakukan dengan menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Adi.
Kepala Disnakertrans Provinsi Kepri, Mangara Simarmata melaporkan, program pemagangan ini digagas sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kepulauan Riau yang pada Februari 2024 tercatat sebesar 6,94%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di wilayah Kepri mencapai 74.780 orang dari total 1.078.170 angkatan kerja, dengan lulusan SMK mencatatkan angka pengangguran tertinggi.
“Peserta pemagangan akan dilatih dan dievaluasi dengan target kelulusan 100%, serta diharapkan 90% dari lulusan pemagangan dapat diserap langsung oleh perusahaan,” tambahnya.
Anggota DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, menyoroti bahwa dari 676 pelamar, hanya 30 yang diterima dalam program magang ini.
“Ini menunjukkan bahwa masih banyak pencari kerja di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan magang di PT BAI. Ke depan, kegiatan seperti ini harus ditingkatkan,” harap Dewi Kumalasari. (yen)
Editor: Sigik RS