Karimun, suaraserumpun.com – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah meresmikan Satpel Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun, Kamis (11/7/2024). Sebelumnya, Menaker RI meresmikan Satuan Pelaksana (Satpel) Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam. Gubernur Kepri H Ansar Ahmad pun menyatakan, BLK Karimun ini menadi pusat pelatihan dan pengembangan produktivitas terpadu, dengan memprioritaskan kepada peserta dari keluarha miskin.
BLK Pada UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans Provinsi Kepri ini beralamat di Jalan Raja Ishak Sei. Bati Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. BLK Karimun tersebut diresmikan Menaker dengan didampingi langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq.
Proses pembangunan BLK Karimun dimulai pada tahun 2022 dan selesai pada 2023 lalu. dengan anggaran Rp10 miliar. Berupa bangunan 1.500 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 1.998 meter persegi. Pelatihan yang disediakan mencakup Vokasi Kejuruan Las, Listrik, Elektronika dan Mekatronika.
Sama seperti saat meresmikan Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pembangunan manusia merupakan pilar utama visi misi menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita menghadapi kondisi tantangan yang tidak mudah karena kita dipaksa untuk masuk pada era industri 4.0. Siap tidak siap kita harus menghadapi revolusi industri, ada otomasi yang berakibat dari revolusi industri,” ujar Menaker RI.
Menurut Ida Fauziyah, dengan revolusi industri yang tidak bisa ditolak itu akan banyak sekali jenis pekerjaan yang baru hilang. Oleh karenanya banyak tantangan baru yang muncul, yang memerlukan penyesuaian kompetensi.
“Untuk itu transformasi Balai Latihan Kerja merupakan salah satu dari 9 lompatan yang kami lakukan. Meliputi transformasi strategi Pelatihan BLK secara terstruktur di berbagai aspek,” ungkap Menaker.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan, masalah ketenagakerjaan dan pengganguran sampai saat ini menjadi perhatian khusus di Provinsi Kepri. Kedua masalah ini merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan.
“Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan,” terangnya.
Gubernur Kepri juga menjelaskan saat ini di Kepri terdapat 6 BLK yaitu BLK milik Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang dan Karimun. BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan RI yakni BLK Komunitas di Kabupaten Bintan, Lingga dan Batam. Serta BLK milik Kabupaten Natuna.
Gubernur Kepri berharap, semua upaya ini dapat melahirkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing sebagai langkah solutif dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau.
“TPT Kepri yang mengalami penurunan pada periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 merupakan provinsi penurunan kedua terbesar di Indonesia yaitu 1,43 %. Dimana Agustus Tahun 2022 diangka
8,23 % atau jumlah pengangguran sebanyak 103,70 ribu orang, kemudian pada Agustus Tahun 2023 menurun diangka 6,80% atau jumlah pengangguran sebanyak 74,30 ribu orang,” jelas Gubernur Ansar.
Gubernur Kepri berpesan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian/prioritas kepada calon peserta keluarga miskin, putus sekolah ataupun korban PHK.
“Semoga UPTD satuan pelayanan Balai Latihan kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di masa depan, dapat mengemban peran mulia sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produktivitas terpadu di Bumi Berazam Negeri Segantang Lada,” harapnya.
“Justru itu, BLK ini prioritaskan kepada peserta dari keluarga miskin, anak putus sekolah dan bagi korban PHK,” sambungnya. (yen)
Editor: Sigik RS