Bintan, suaraserumpun.com – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) segera mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak. Program ini ditegaskan Mardhiah Kepala DP3P2KB Bintan, usai mengikuti rapat koordinasi melalui vicon bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Selasa (8/2/2022).
I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri PPPA RI memberikan arahan tegas kepada seluruh kabupaten/kota agar memiliki UPTD masing-masing. Hal ini akan menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kenyamanan serta keamanan bagi perempuan dan anak.
Mardhiah menjelaskan, saat ini, semuanya masih dalam tahap proses dan akan terus digesa. Persetujuan dan rekomendasi pemerintah provinsi Nomor 120/6612/B.ORGKORPRI-SET/2021 yang sudah dikantongi menjadi angin segar terwujudnya UPTD ini.
“Alhamdulillah naskah akademis sudah kita ajukan ke pemerintah provinsi, dan sudah disetujui serta direkomendasikan. Tinggal menunggu Perbup untuk payung hukumnya. Sudah kita bahas bersama Bagian Ortal. Dan kita optimis segera mungkin Bintan akan punya UPTD,” kata Mardhiah.
UPTD yang telah direkomendasikan akan bertipe A, untuk lokasinya masih dalam penentuan dan kajian. Karena kasus kekerasan pada perempuan dan anak, masih cukup besar. Kehadiran UPTD ini memang sangat diperlukan. (nurul atia)
Editor: Sigik RS