KEPULAUANRIAU (suaraserumpun) – Cen Sui Lan Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kepri, segera membawa persoalan pelabuhan Dompak yang mangkrak ke pemerintah pusat. Cen Sui Lan menginginkan agar pelabuhan Dompak yang mangkrak ini dibenahi, dan bisa difungsikan.
Cen Sui Lan sudah melihat secara langsung kondisi fisik pelabuhan Dompak, yang semakin rusak tersebut, Minggu (21/3/2021) kemarin. Saat meninjau pelabuhan Dompak, Cen Sui Lan didampingi Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Andi Mappeati. Turut hadir Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi Golkar Fatir dan Mimi Betty. Serta Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang Untung Budiman.
Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar ini sengaja mengunjungi pelabuhan Dompak, karena sudah menghabiskan dana APBN sekitar Rp121 miliar, sejak pembangunan awal. Tapi, sampai saat ini belum bisa difungsikan. Terakhir, tahun 2015 pemerintah pusat melalui Kemeterian Perhubungan mengalokasikan dana APBN-P senilai Rp 9.883.700.000.
Dalam pelaksanaannya, muncul kasus dugaan tindak pidana korupsi Rp5,054 miliar, terhadap proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Pulau Dompak. Tahun 2019 lalu, Direktur Utama PT Iklas Maju Sejahtera (IMS) ditetapkan bersalah.
“Saya mengunjungi ini, supaya uang negara yang sudah diperuntukan untuk pembangunan pelabuhan domestik Dompak tersebut agar difungsikan. Sehingga dapat terjadi aktivitas ekonomi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di TanjungPinang, ke depannya,” kata Cen Sui Lan saat memberikan keterangan resmi kepada suaraserumpun.com, Senin (22/3/2021).
Dalam peninjauan pelabuhan Dompak, Cen Sui Lan telah meminta kepada Kepala KSOP Andi Mappeati, untuk segera mengusulkan anggaran untuk
memfungsikan pelabuhan tersebut.
“Kan sangat sayang kalau mangkrak gini. Ini pelabuhan bisa menjadi trigger untuk ekonomi di Tanjungpinang,” ujar Cen Sui Lan.
Proyek pembangunan fasilitas lanjutan pelabuhan Dompak tahun 2015, dialokasikan melalui program Kementerian Perhubungan RI, melalui KSOP Tanjungpinang. Tahun tahun 2015 dianggarkan dana pada APBN-P sebesar Rp10 miliar, dengan kontrak Rp 9.883.700.000.
Proyek ini dimenangkan oleh PT Karya Tunggal Mulya Abadi, dengan Berto sebagai direktur. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Tanjungpinang Hariyadi. Namun dalam pelaksanaannya, dijalankan oleh PT IMS, dengan catatan ada ‘pembagian’ di tiga pihak tersebut. Alhasil, ditemukan kerugian negara mencapai Rp5,054 miliar.
“Kita tidak bicara soal kasus hukum itu lagi. Saya akan membawa persoalan kondisi pelabuhan Dompak yang ada sekarang. Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, bagaimana ke depannya bisa difungsikan. Persoalan ini yang akan saya bawa ke pusat,” tegas Cen Sui Lan.
Bawa ke Pusat
Pada saat peninjauan pelabuhan Dompak, Kepala KSOP Andi Mappeati mengharapkan bantuan dari Cen Sui Lan, agar menyetujui penambahan anggaran tersebut untuk di realisasikan. Cen Sui Lan pun berjanji, akan menyampaikan aspirasi dan keinginan KSOP itu, kepada pemerintah pusat melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
“Saya akan kawal dan minta Pak Dirjen HubLa untuk merealisasikan dana untuk pembenahan pelabuhan Dompak tersebut. Kita inginkan agar pelabuhan Dompak bisa berfungsi ke depannya,” kata Cen Sui Lan.
“Dari estimasi KSOP Tanjungpinang, dana tambahan untuk pembenahan pelabuhan Dompak itu sekitar Rp15 miliar. Kita sampaikan ini ke pusat,” sambung Cen Sui Lan. (SS)